Sistem Hukum Indonesia : Pengertian, Sejarah, Ciri, Unsur dan Tujuannya Lengkap

Posted on

Pengertian, Sejarah, Ciri, Unsur dan Tujuan Sistem Hukum Indonesia

Sistem Hukum Indonesia – Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan, yang terorganisasi dan juga kompleks. Suatu himpunan atau perpaduan dalam beberapa hal atau bagian, yang membentuk kebulatan atau keseluruhan yang sifatnya komplek. Adanya komponen yang terhubung dan memiliki fungsi masing-masing, yang terhubung menjadi sistem yang membentuk suatu pola. Sistem adalah susunan pandangan, teori, dan juga asas yang sifatnya teratur.

Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli

  1. Menurut plato hukum adalah sistem pada beberapa peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik, yang sifatnya yaitu mengikat masyarakat.
  2. Menurut Aristoteles hukum adalah kumpulan peraturan yang bukan hanya mengikat masyarakat, tetapi juga mengikat hakim. Undang-undang merupakan sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan tersebut maka undang-undang dapat mengawasi hakim, dalam melaksanakan jabatannya. Untuk menghukum orang-orang yang bersalah.
  3. Menurut Austin hukum adalah peraturan yang dibuat untuk memberi bimbingan, kepada makhluk yang berakal. Oleh makhluk yang berakal yang memiliki kuasa atasnya.
  4. Menurut Bellfoid hukum adalah sebuah hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, yang mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kekuasaan yang ada di masyarakat.
  5. Menurut Mr.Em.Mayers hukum adalah setiap aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditinjau pada tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Yang menjadi pedoman beberapa penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
  6. Menurut Duguit Hukum adalah segala tingkah laku di dalam masyarakat, dengan aturan yang daya gunanya di saat tertentu diindahkan oleh masyarakat. Sebagai jaminan dari kepentingan bersama, pada setiap orang yang melanggar aturan tersebut.
  7. Menurut Immanuel Kant hukum adalah keseluruhan dari beberapa syarat yang dengan ini, berkehendak dari orang yang satu yang bisa menyesuaikan dengan kehendak yang bebas dari orang lainnya. Untuk memenuhi peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
  8. Menurut Van Kant hukum adalah serumpun peraturan yang sifatnya memaksa, yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan setiap orang di dalam masyarakat.
  9. Menurut Van Apeldoorn hukum adalah sebuah gejala sosial di masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi aspek kebudayaan yaitu pada bidang agama, kesusilaan, adat istiadat, dan juga kebiasaan.
  10. Menurut S.M.Amir.S.H hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari beberapa norma dan juga sangsi.
  11. Menurut E.Ultrecth hukum adalah himpunan mengenai petunjuk hidup, perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib masyarakat. Yang seharusnya ditaati oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan. Sehingga pelanggaran akan petunjuk hidup itu bisa menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa tersebut.
  12. Menurut M.H.Tirtaatmadja.S.H hukum adalah setiap aturan atau norma yang harus ditaati, di dalam tingkah laku beberapa tindakan di dalam pergaulan hidup manusia. Dengan ancaman yang harus mengganti kerugian bila melanggar aturan tersebut, yang akan membahayakan diri sendiri atau harta. Misalnya orang yang kehilangan kepercayaannya, didenda dan sebagainya.
  13. Menurut J.T.C.Simorangkir.S.H dan Woerjo Sastropranoto S.H hukum adalah beberapa aturan yang memiliki sifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat. Yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran pada setiap aturan yang berakibat pada tindakan, dengan hukuman.
Baca Juga :   10 Tokoh Pergerakan Nasional Indonesia Terlengkap

Sistem Hukum Di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia adalah perpaduan dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa khususnya Belanda. Yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Belanda berada di Indonesia selama 3,5 abad. Tak heran jika banyak peradaban mereka yang diwariskan pada bangsa Indonesia, termasuk sistem hukumnya. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang sudah memiliki adat dan budaya yang kaya. Bukti peninggalan dan fakta sejarahnya menyebutkan bahwa di Indonesia, banyak berdiri kerajaan di zaman dahulu. Antara lain Kerajaan Sriwijaya, Kutai, Majapahit dan lain sebagainya. Zaman kerajaan tersebut meninggalkan beberapa warisan budaya yang sampai saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan adat yang hidup dan juga bertahan sampai saat ini. Nilai hukum adat tersebut merupakan salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang jumlah penduduk muslimnya sangat besar. Tak heran jika Indonesia menggunakan hukum agama khususnya islam, sebagai pedoman di dalam kehidupan dan menjadi sumber hukum di Indonesia.

Sejarah Hukum Di Indonesia

Periode Kolonialisme

Periode kolonialisme ini dibagi menjadi tiga era, diantaranya yaitu VOC, liberal Belanda, dan politik etis sampai pendudukan Jepang. Berikut penjelasannya :

  • Era VOC

Di era ini tujuan dari sistem hukum yang digunakan adalah :

  • Untuk keperluan eksploitasi ekonomi yang membantu krisis ekonomi di negara Belanda.
  • Untuk mendisiplinkan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter.
  • Sebagai perlindungan untuk beberapa orang VOC, keluarga dan para emigran dari Eropa.

Hukum Belanda yang diterapkan di era ini diterapkan pada bangsa Belanda atau Eropa. Sedangkan untuk rakyat pribumi, hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh setiap komunitas secara mandiri. Tata politik dan juga pemerintahan di zaman itu telah mengesampingkan beberapa hak dasar rakyat di nusantara. Serta menjadikan penderitaan yang pedih pada bangsa pribumi di zaman itu.

  • Era liberal Belanda

Di tahun 1854 Hindia Belanda mengeluarkan Regeringsreglement, yaitu sebuah peraturan tentang tata pemerintahan di Hindia Belanda. Yang tujuannya adalah untuk melindungi segala kepentingan beberapa usaha swasta di tanah jajahan. Dan untuk yang pertama kalinya mencantumkan perlindungan hukum, untuk rakyat pribumi dari pemerintahan jajahan yang bersikap sewenang-wenang. Hal itu dapat dilihat pada Regeringsreglement, yang mengatur soal pembahasan pada eksekutif. Yang paling utama residen dan kepolisian serta jaminan soal proses keadilan yang sifatnya bebas. Otokratisme administrasi kolonial masih terjadi di era ini, walaupun tidak lagi sekejam dulu. Pembaharuan hukum ini didasari oleh politik libelarisme ekonomi, yang ternyata tak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Karena eksploitasi masih tetap terjadi.

  • Era politik etis sampai kolonialisme Jepang

Politik etis diterapkan pada awal abad ke-20, dengan beberapa kebijakan politik etis yang berhubungan langsung dengan pembaharuan dalam hukum, diantaranya yaitu sebagai berikut :

  1. Pendidikan bagi seluruh rakyat pribumi yang termasuk pada pendidikan lanjutan hukum.
  2. Pendirian Volksraad yaitu sebuah lembaga perwakilan yang diperuntukan kaum pribumi.
  3. Manajemen organisasi pemerintahan yang utama bila dilihat dari segi efisien.
  4. Manajemen lembaga peradilan, yang utama bila dilihat dari segi prifesionalitas.
  5. Pembentukan peraturan dalam perundang-undangan yang berorientasi pada sebuah kepastian hukum.

Sampai saat hancurnya kolonialisme Belanda, pembaruan hukum di Hindia Belanda meninggalkan warisan berupa Pluralisme/dualisme hukum privat dan pluralisme/dualisme lembaga-lembaga peradilan, dan Pengelompokan rakyat ke menjadi tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa & Non-Tionghoa, & Pribumi.

Pada masa penjajahan Jepang tidak banyak terjadi pembaharuan hukum, di seluruh peraturan perundang-undangan yang tak berlawanan dengan peraturan militer Jepang. Hal itu masih berlaku sambil menghapus beberapa hak istimewa dari beberapa orang Belanda dan Eropa lainnya. Terdapat sedikit perubahan perundang-undangan yang dilakukan kala itu, diantaranya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang pada awalnya hanya berlaku di golongan Eropa dan setara saja. Yang diberlakukan juga untuk Kaum Cina. Kemudian beberapa peraturan militer, yang diselipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan, pembaharuan yang terjadi adalah Penghapusan pluralisme/dualisme tata peradilan, Unifikasi kejaksaan, Penghapusan pembedaan polisi kota & lapangan/pedesaan, Pembentukan lembaga pendidikan hukum, Pengisian secara besar-besaran jabatan-jabatan administrasi pemerintahan & hukum dengan rakyat pribumi.

Baca Juga :   Desain Produk : Pengertian, Fungsi, Konsep, Tujuan, Manfaat, Dan Contohnya Lengkap

Era Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal

  • Era Revolusi Fisik

Melanjutkan unifikasi beberapa badan peradilan dengan melaksanakan suatu penyederhanaan.

Mengurangi dan membatasi peranan dari beberapa badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali beberapa badan pengadilan agama yang diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi.

  • Era Demokrasi Liberal

UUD sementara 1950 yang telah mengakui HAM. Tetapi pada era ini pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi. Yang terjadi hanyalah dilema dalam mempertahankan hukum, dan pengadilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasi menjadi hukum nasional yang peka pada perkembangan ekonomi dan juga tata hubungan internasional. Yang terjadi selanjutnya hanya unifikasi peradilan yang menghapuskan seluruh badan dan mekanisme pengadilan, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang telah ditetapkan pada UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan & Kekuasaan Pengadilan.

  • Era Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru

Era demokrasi terpimpin

Terdapat perkembangand dan juga dinamika pada hukum di era ini. Diantaranya yaitu :

  1. Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA dan badan pengadilan yang ada di bawah badan legislatif.
  2. Mengubah lambang hukum dewi keadilan menjadi pohon beringin yang artinya yaitu pengayoman.
  3. Memberi kesempatan pada eksekutif untuk ikut campur tangan secara langsung, atas proses peradilan yang sesuai dengan UU No.19/1964 & UU No.13/1965.
  4. Menyatakan bahwa peraturan hukum perdata di masa pendudukan tidak berlaku kecuali hanya sebagai rujukan, sehingga hakim harus mengembangkan beberapa putusan yang lebih situasional dan kontekstual.
  • Era Orde Baru

Pembaruan hukum yang terjadi di masa orde baru dimulai dari penyingkiran hukum, dalam prose pemerintahan dan politik, pembekuan UU Pokok Agraria, membentuk UU yang mempermudah modal dari luar masuk dengan UU Penanaman modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan. Orde baru juga melancarkan beberapa hal seperti Pelemahan lembaga hukum di bawah kekuasaan eksekutif, dan Pengendalian sistem pendidikan & pembatasan pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Kesimpulannya, pada era orba tidak terjadi perkembangan positif  hukum Nasional.

  • Periode Pasca Order Baru (Tahun 1998 – Sekarang)

Sejak kekuasaan eksekutif beralih pada Presiden Habibie hingga saat ini, telah dilakukan empat kali amandemen UUD RI 1945. Beberapa pembaharuan formal yang terjadi diantara lain Pembaruan sistem politik & ketetanegaraan,  Pembaruan sistem hukum & HAM, dan Pembaruan sistem ekonomi.

Ciri-Ciri Sistem Hukum

  • Adanya perintah dan larangan
  • Adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar
  • Adanya perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat

Setiap orang harus bertindak demikian dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sehingga hukum yang meliputi beragam peraturan yang menentukan dan juga mengatur hubungan, antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang disebut dengan kaedah hukum. Yaitu peraturan kemasyarakatan.

Kaedah Hukum

Beberapa sumber kaedah hukum atau peraturan kemasyarakatan diantaranya :

  1. Norma agama adalah peraturan hidup yang isinya yaitu perintah atau larangan, yang sumbernya dari Yang Maha Kuasa. Contohnya jangan membunuh, menghormati orang tua, berdoa dan lain sebagainya.
  2. Norma kesusilaan yaitu peraturan yang sumbernya dari hati sanubari. Misalnya saat melihat orang yang membutuhkan, maka kita harus menolong.
  3. Norma kesopanan adalah peraturan yang hidup di masyarakat tertentu. Misalnya menyapa orang yang lebih tua, dengan bahasa yang lebih tinggi atau baik.
  4. Norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa, yang isinya perintah dan larangan yang sifatnya mengikat. Misalnya setiap tindakan pidana ada hukumannya.
Baca Juga :   18 Cara Mengusir Lalat Dengan Cara Alami, Simpel Dan Lengkap

Unsur-Unsur Hukum

  1. Terdapat perintah dan larangan
  2. Terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar
  3. Perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat
  4. Peraturan yang memiliki sangsi yang tegas

Sifat Hukum

Supaya peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup, kemasyarakatan itu harus memiliki sifat mengatur dan juga memaksa. Bersifat memaksa tersebut maksudnya agar orang menaati segala tata tertib di dalam masyarakat. Dan memberikan sangsi yang tegas, berupa hukuman pada siapa saja yang tak mau mematuhinya.

Tujuan Hukum

Tujuan dari hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat, dan hukum harus bersendikan kepada keadilan. Yaitu asas keadilan dari masyarakat tersebut. para ahli hukum memberi sudut pandangnya masing-masing, tentang tujuan hukum. Diantaranya sebagai berikut :

  1. Tujuan hukum menurut Prof. Subekti, S.H adalah untuk mengabdi kepada negara, yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan juga kebahagiaan bagi setiap rakyatnya.
  2. Tujuan hukum menurut Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, secara damai.
  3. Tujuan hukum menurut Geny adalah untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur dari keadilan disebutkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
  4. Tujuan hukum menurut Jeremy Betham (teori utilitas), untuk mewujudkan apa yang semata-mata berfaedah bagi banyak orang.
  5. Tujuan hukum menurut Prof. Mr. J. Van Kan, adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia agar kepentingan tersebut tidak bisa diganggu.

Berdasar pada beberapa tujuan hukum tersebut disimpulkan bahwa tujuan hukum memiliki dua hal. Diantaranya yaitu :

  1. Untuk mewujudkan keadilan
  2. Semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat.

Selain itu ada pula tujuan tugas hukum, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

  1. Menjamin adanya kepastian hukum.
  2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.
  3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat

Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala hal yang memunculkan suatu aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Yaitu beberapa aturan yang bila dilanggar akan mengakibatkan sangsi yang tegas dan juga nyata. Sumber hukumnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu :

Sumber hukum material

Yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari segala sudut pandang, contohnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli dalam kemasyarakatan atau sosiolog menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sudut pandang yang lainnya pun begitu, seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing. Jika kita menelusurinya lebih jauh.

Sumber hukum formal

Dibagi menjadi beberapa sumber hukum, diantaranya yaitu :

  • Undang-undang yaitu suatu peraturan dalam negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang diadakan dan dipelihara oleh para penguasa negara.
  1. Dalam arti material adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dilihat dari isinya yang mengikat secara umum. Yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
  2. Dalam arti formal yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena bentuknya dilibatkan dalam pembuatannya yang disebut dengan undang-undang.
  • Kebiasaan. Yaitu perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali, dalam hal yang sama. Kemudian diterima dan diakui oleh seluruh masyarakat. Jika ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan, dengan kebiasaan tersebut. maka hal itu akan dijadikan pelanggaran.
  • Keputusan hakim. Merupakan keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar untuk keputusan oleh para hakim lainnya, saat memutuskan perkara yang sama.
  • Traktat. Adalah sebuah perjanjian yang mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Traktat juga menjadi perjanjian yang formal diantara dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan juga politik.
  • Pendapat dari sarjana hukum. Adalah pendapat yang berasal dari ilmuwan, atau para sarjana hukum yang terkemuka yang memiliki pengaruh atau kekuasaannya dalam mengambil keputusan.

Demikian pembahasan lengkap mengenai sistem hukum di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat.

Baca Juga :